Ketika Ilmu Menyempit Menjadi Hukum Part1

Ketika Ilmu Menyempit Menjadi Hukum: Menelusuri Akar Kemunduran Popularitas Sains dan Filsafat dalam Dunia Islam

Bagaimana mungkin sebuah peradaban yang pernah melahirkan Al-Khawarizmi, Ibn Sina, Al-Biruni, Ibn al-Haytham, dan Ibn Rushd, pada perkembangan berikutnya justru lebih akrab dengan perdebatan hukum daripada penelitian alam, logika, dan filsafat? Apakah perubahan ini merupakan konsekuensi dari kehancuran politik, pilihan intelektual para ulama, perubahan sistem pendidikan, atau justru pertemuan berbagai faktor yang berlangsung selama berabad-abad?

Ada sebuah ironi dalam sejarah intelektual Islam yang patut direnungkan. Pada masa ketika peradaban Islam berada dalam salah satu fase paling produktifnya, seseorang dapat mempelajari fikih sekaligus matematika, mendalami ilmu kalam sekaligus astronomi, atau menguasai hadis sembari menekuni kedokteran dan filsafat. Batas antara ilmu agama dan ilmu rasional tidak selalu dipahami sebagaimana batas yang kita kenal sekarang.

Namun, dalam sebagian besar masyarakat Muslim modern, peta pengetahuan tersebut telah berubah. Fikih, hadis, tafsir, dan ilmu-ilmu keislaman normatif memperoleh tempat yang jauh lebih menonjol dalam pendidikan, dakwah, dan perhatian publik. Sebaliknya, mantik, filsafat, ilmu kalam rasional, matematika, fisika, dan ilmu-ilmu alam sering kali menempati posisi pinggiran. Bahkan, tidak jarang ilmu-ilmu tersebut dipandang sebagai bidang yang terlalu asing, terlalu rumit, atau tidak memiliki urgensi keagamaan yang cukup kuat.

Persoalannya tentu bukan karena fikih terlalu berkembang. Fikih merupakan disiplin yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan umat Islam. Ia mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sosialnya. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada ketidakseimbangan perkembangan berbagai cabang pengetahuan: mengapa satu disiplin memperoleh ruang reproduksi intelektual yang begitu luas, sementara disiplin lain kehilangan daya tarik, legitimasi sosial, dan institusi yang menopangnya?

Untuk menjawabnya, kita perlu menghindari dua kesimpulan yang terlalu sederhana: pertama, bahwa dunia Islam meninggalkan sains semata-mata karena invasi Mongol; kedua, bahwa fikih dan tradisi keilmuan agama merupakan penyebab tunggal kemunduran tersebut.

Persoalan ini jauh lebih kompleks. Ia berkaitan dengan perubahan struktur politik, ekonomi pengetahuan, kelembagaan pendidikan, otoritas keagamaan, perubahan orientasi epistemologis, hingga hubungan dunia Islam dengan modernitas Barat.

Artikel ini berangkat dari satu tesis utama: ketidakpopuleran sains dan filsafat dalam sebagian besar masyarakat Islam modern bukanlah hasil dari satu larangan atau satu peristiwa sejarah, melainkan akumulasi perubahan institusional dan intelektual yang secara bertahap mengubah apa yang dianggap sebagai ilmu penting, siapa yang berhak memproduksi pengetahuan, dan untuk tujuan apa pengetahuan dipelajari.

I. Sebelum Membicarakan Kemunduran, Kita Harus Meluruskan Sejarah

Ada satu kekeliruan historiografis yang perlu disingkirkan sejak awal: anggapan bahwa kehancuran Baghdad pada 1258 M merupakan titik ketika tradisi intelektual Islam berhenti berkembang.

Invasi Mongol memang membawa kehancuran politik dan material yang luar biasa. Baghdad, yang selama berabad-abad menjadi salah satu pusat perdagangan, penerjemahan, perpustakaan, dan aktivitas intelektual, mengalami kehancuran besar. Hilangnya manusia, manuskrip, patronase, dan jaringan kelembagaan tentu berdampak terhadap kehidupan ilmiah.

Namun, menyimpulkan bahwa sains Islam berhenti berkembang setelah peristiwa tersebut merupakan penyederhanaan sejarah.

Salah satu bukti pentingnya adalah berdirinya Observatorium Maragha pada masa pemerintahan Ilkhanat, di bawah patronase Hülegü Khan, dengan Nasiruddin al-Tusi sebagai salah satu tokoh utamanya. Lembaga ini menjadi pusat penelitian astronomi, matematika, filsafat, dan ilmu-ilmu rasional. Di sana berlangsung aktivitas ilmiah lintas latar belakang keagamaan dan kebudayaan.

Bahkan, perkembangan astronomi dan matematika terus berlangsung pada abad-abad berikutnya. Nama-nama seperti Quthbuddin al-Syirazi, Nashiruddin al-Tusi, Ali Qushji, dan para astronom Samarkand menunjukkan bahwa tradisi ilmiah Islam tidak serta-merta mati setelah abad ke-13.

Demikian pula dalam bidang mantik dan filsafat. Tradisi logika pascaklasik berkembang melalui karya-karya komentar, syarah, dan hasyiyah. Sejumlah teks logika bahkan menjadi bagian dari pendidikan madrasah.

Artinya, kita harus membedakan dua persoalan:

1. Kemunduran produksi pengetahuan ilmiah: berkurangnya produktivitas, dukungan kelembagaan, dan kapasitas penelitian dalam bidang tertentu.

2. Kemunduran popularitas ilmu: berkurangnya perhatian masyarakat, daya tarik pendidikan, legitimasi sosial, dan jumlah orang yang memilih mendalami bidang tersebut.

Keduanya berkaitan, tetapi tidak identik.

Sebuah peradaban masih mungkin melahirkan sejumlah ilmuwan besar ketika minat masyarakat secara umum terhadap disiplin tersebut mulai menyusut. Sebaliknya, sebuah masyarakat bisa saja memiliki banyak lembaga pendidikan, tetapi tidak menghasilkan penelitian yang benar-benar inovatif.

Dengan demikian, pertanyaan kita bukan sekadar mengapa ilmuwan Muslim semakin jarang terdengar, melainkan mengapa struktur sosial dan pendidikan masyarakat Muslim modern lebih banyak mereproduksi ahli hukum daripada peneliti alam, ahli logika, dan filsuf.

II. Tragedi Abad Pertengahan dan Perubahan Orientasi Peradaban

Kita kembali pada abad ke-13, tetapi dengan pendekatan yang lebih hati-hati.

Kehancuran Baghdad bukan satu-satunya peristiwa yang mengguncang dunia Islam. Fragmentasi politik, pergantian dinasti, konflik regional, perubahan jalur perdagangan, dan ketidakstabilan patronase turut memengaruhi keberlangsungan pusat-pusat ilmu.

Sains dan filsafat membutuhkan kondisi yang relatif berbeda dari pendidikan hukum praktis.

Penelitian astronomi, misalnya, membutuhkan instrumen observasi, observatorium, tenaga ahli, perpustakaan, pendanaan, serta dukungan politik yang berkelanjutan. Penelitian kedokteran membutuhkan rumah sakit, fasilitas pengamatan klinis, dan pertukaran pengetahuan. Matematika dan fisika teoretis membutuhkan komunitas intelektual yang memungkinkan gagasan diuji, dikritik, dan dikembangkan lintas generasi.

Apabila sebuah kerajaan runtuh, patronase terputus, dan lembaga penelitian kehilangan sumber pendanaan, aktivitas semacam ini dapat terganggu secara serius.

Sebaliknya, kebutuhan terhadap hukum agama tidak selalu hilang bersama runtuhnya sebuah kerajaan.

Umat Islam tetap membutuhkan jawaban mengenai pernikahan, perceraian, warisan, transaksi perdagangan, ibadah, hubungan sosial, dan berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Bahkan, ketika kekuasaan politik melemah, kebutuhan terhadap pedoman normatif justru dapat meningkat.

Di sinilah fikih mempunyai keunggulan institusional.

Fikih dapat dipelajari melalui pengajaran guru dan murid, dipertahankan melalui transmisi kitab, diterapkan dalam kehidupan masyarakat, serta digunakan untuk mempertahankan kesinambungan identitas keagamaan tanpa harus bergantung pada keberadaan observatorium atau pusat penelitian yang mahal.

Dalam pengertian sosiologis, fikih memiliki daya tahan kelembagaan yang tinggi.

Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak ada dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa para ulama pada masa itu secara kolektif memutuskan mengorbankan sains demi menyelamatkan fikih. Itu merupakan interpretasi yang terlalu teleologis. Yang lebih masuk akal adalah bahwa perubahan kondisi politik dan ekonomi secara bertahap mengubah distribusi sumber daya, kesempatan, dan insentif intelektual.l

Ketika sebuah masyarakat berada dalam tekanan, disiplin ilmu yang memiliki fungsi sosial langsung cenderung memperoleh dukungan lebih stabil daripada disiplin yang membutuhkan investasi jangka panjang dan hasil yang tidak segera terlihat.

Inilah salah satu kunci untuk memahami mengapa fikih mampu mempertahankan posisi sentralnya.

III. Perubahan Struktur Kelembagaan: Ketika Madrasah Menjadi Penentu Arah Pengetahuan

Jika kita ingin mencari akar persoalan yang lebih dalam, perhatian harus diarahkan kepada perubahan institusi pendidikan Islam.

Pada masa awal perkembangan peradaban Islam, kegiatan intelektual tidak terpusat pada satu jenis lembaga. Pengetahuan diproduksi melalui berbagai ruang: majelis ilmiah, perpustakaan, rumah sakit, observatorium, lingkungan istana, halaqah, dan hubungan personal antara guru dengan murid.

Seiring perkembangan zaman, madrasah menjadi salah satu institusi penting dalam reproduksi pengetahuan, khususnya dalam pendidikan ilmu-ilmu keagamaan.

Perkembangan madrasah pada abad ke-11 dan sesudahnya berkaitan erat dengan perubahan struktur patronase dan penguatan posisi ulama. Madrasah menyediakan ruang belajar, pengajar, beasiswa, dan kesinambungan transmisi keilmuan. Dalam banyak kasus, pendanaan melalui sistem wakaf turut memberikan stabilitas bagi lembaga tersebut.

Akan tetapi, desain kelembagaan selalu membawa konsekuensi terhadap jenis pengetahuan yang memperoleh prioritas.

Ketika suatu lembaga didirikan terutama untuk mendidik ahli hukum, maka disiplin yang mendukung tujuan tersebut akan memperoleh tempat lebih besar dalam kurikulumnya. Ilmu-ilmu yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan kelembagaan itu berpotensi memperoleh porsi lebih kecil.

Hal ini bukan berarti semua madrasah hanya mengajarkan fikih atau menolak ilmu rasional. Kenyataannya jauh lebih beragam. Namun, struktur insentif pendidikan dapat menentukan arah perkembangan pengetahuan dalam jangka panjang.

Salah satu penelitian yang menarik untuk dibahas adalah karya ekonom Eric Chaney, Religion and the Rise and Fall of Islamic Science (2016).

Dengan menggunakan data koleksi perpustakaan Harvard dan katalog buku Istanbul abad ke-17, Chaney menemukan penurunan proporsi karya bertema sains dalam data yang ditelitinya. Ia menghubungkan perubahan tersebut dengan penyebaran madrasah dan perubahan insentif kelembagaan yang semakin menguntungkan produksi pengetahuan keagamaan.

Penelitiannya juga mengajukan hipotesis bahwa menguatnya posisi politik sebagian elite keagamaan berkontribusi terhadap perubahan tersebut. 

Temuan ini penting, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai kesimpulan final yang telah menyelesaikan seluruh perdebatan. Data manuskrip dan koleksi perpustakaan tidak sepenuhnya merepresentasikan seluruh produksi pengetahuan di dunia Islam. Selain itu, hubungan antara madrasah, otoritas ulama, dan perkembangan sains masih menjadi wilayah perdebatan akademis.

Meskipun demikian, penelitian Chaney memberikan satu pelajaran penting: perkembangan ilmu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan individu, tetapi juga oleh struktur kelembagaan yang memberikan penghargaan kepada individu tersebut.

Bayangkan dua orang pelajar dengan kecerdasan yang sama.

Pelajar pertama mendalami fikih, memperoleh guru, beasiswa, pengakuan masyarakat, kesempatan mengajar, dan jalur karier yang jelas. Pelajar kedua memilih astronomi atau fisika, tetapi tidak menemukan lembaga penelitian, pendanaan, maupun prospek pekerjaan yang memadai.

Dalam situasi seperti itu, kita tidak perlu heran jika semakin banyak pelajar memilih bidang pertama.

Masalahnya bukan pada kapasitas intelektual umat, melainkan pada ekosistem yang menentukan ke mana kapasitas tersebut diarahkan.

IV. Penyempitan Makna Ilmu: Dari Tradisi Pengetahuan yang Luas Menuju Pemahaman yang Lebih Terbatas

Ada perubahan lain yang tidak kalah penting, yakni perubahan makna sosial kata ilmu.

Dalam tradisi intelektual Islam klasik, istilah ilmu memiliki cakupan yang luas. Ilmu dapat mencakup pengetahuan tentang wahyu, hukum, bahasa, matematika, astronomi, kedokteran, logika, dan metafisika.

Pembagian ilmu memang telah dikenal sejak dahulu. Para pemikir Muslim memiliki klasifikasi masing-masing, seperti pembagian antara ilmu naqli dan aqli, ilmu syar'i dan ghairu syar'i, serta ilmu teoritis dan praktis.

Akan tetapi, keberadaan klasifikasi tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya pemisahan mutlak antara ilmu agama dan ilmu rasional.

Ambil contoh Ibn Sina.

Dalam karya-karyanya, ia membahas metafisika, fisika, matematika, kedokteran, dan teori pengetahuan dalam sebuah sistem filsafat yang saling berhubungan. Ia tidak melihat pembahasan alam sebagai sesuatu yang sama sekali terpisah dari pertanyaan mengenai keberadaan Tuhan dan hakikat realitas.

Begitu pula Al-Biruni. Penelitiannya mengenai astronomi, matematika, geografi, dan kebudayaan memperlihatkan bagaimana penyelidikan empiris dapat berjalan berdampingan dengan refleksi intelektual yang mendalam.

Masalah muncul ketika dalam praktik pendidikan dan kehidupan sosial, kata ilmu semakin sering diasosiasikan terutama dengan ilmu-ilmu syariat.

Seseorang yang menguasai fikih, tafsir, atau hadis memperoleh pengakuan sebagai orang berilmu. Sebaliknya, seorang ahli matematika, astronomi, atau kedokteran tidak selalu mendapatkan pengakuan sosial yang sebanding, terutama dalam lingkungan yang memusatkan prestise intelektual pada otoritas keagamaan.

Penyempitan ini tidak terjadi secara seragam di seluruh dunia Islam. Tradisi keilmuan Ottoman, Persia, Asia Tengah, dan kawasan lain memperlihatkan variasi yang cukup besar. Namun, dalam sejumlah lingkungan pendidikan dan masyarakat Muslim modern, hierarki sosial tersebut masih dapat ditemukan.

Akibatnya, lahir sebuah pertanyaan yang sebenarnya keliru: apakah mempelajari ilmu agama lebih penting daripada mempelajari ilmu dunia?

Pertanyaan tersebut seolah-olah mengharuskan manusia memilih salah satunya.

Padahal, keduanya menjawab persoalan yang berbeda. Fikih membahas bagaimana manusia seharusnya bertindak berdasarkan norma syariat. Fisika menjelaskan bagaimana alam bekerja. Mantik membantu menguji validitas penalaran. Filsafat menyelidiki dasar-dasar pengetahuan, keberadaan, dan nilai.

Tidak ada alasan epistemologis untuk menjadikan salah satu bidang sebagai pengganti seluruh bidang lainnya.

V. Nasib Mantik dan Filsafat: Antara Instrumen Berpikir dan Kecurigaan Teologis

Di antara seluruh disiplin yang mengalami perubahan posisi sosial, mantik dan filsafat memiliki sejarah yang paling menarik.

Keduanya tidak selalu ditolak oleh ulama. Bahkan, dalam sejarah intelektual Islam, terdapat hubungan yang sangat erat antara tradisi mantik dengan perkembangan ilmu kalam dan usul fikih.

Al-Ghazali merupakan contoh penting.

Dalam al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul, ia menempatkan pembahasan mantik sebagai bagian pendahuluan metodologis yang penting bagi ilmu usul fikih. Ia memandang logika sebagai instrumen untuk menguji penalaran dan menyusun argumentasi.

Hal ini memperlihatkan bahwa mantik tidak harus dipahami sebagai lawan dari ilmu agama. Justru, ia dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat argumentasi keagamaan.

Tradisi tersebut kemudian berkembang lebih jauh melalui pemikiran Fakhruddin al-Razi, Nashiruddin al-Tusi, al-Abhari, al-Katibi, al-Taftazani, dan sejumlah tokoh lainnya.

Bahkan, ensiklopedia filsafat Stanford mencatat bahwa mantik menjadi bagian dari pendidikan madrasah dan terus berkembang melalui perdebatan mengenai epistemologi, bahasa, proposisi, dan teori argumentasi. 

Lantas, mengapa dalam sebagian lingkungan pendidikan Islam modern mantik justru dianggap sebagai ilmu yang asing atau tidak terlalu penting?

Ada beberapa kemungkinan yang saling berkaitan.

Pertama, kekhawatiran terhadap implikasi metafisis filsafat.

Sebagian ulama mengkritik pandangan filosof tertentu bukan karena seluruh metode rasionalnya, melainkan karena kesimpulan metafisis yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah.

Kritik Al-Ghazali terhadap para filosof dalam Tahafut al-Falasifah, misalnya, diarahkan kepada sejumlah persoalan metafisika tertentu, termasuk masalah keqadiman alam, pengetahuan Tuhan terhadap partikular, dan kebangkitan jasmani.

Kritik tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi penolakan terhadap seluruh filsafat atau akal rasional. Bahkan, Al-Ghazali sendiri menggunakan perangkat logika dalam karya-karya keilmuannya.

Kedua, kekhawatiran terhadap dampak sosial perdebatan intelektual.

Tidak semua persoalan metafisika cocok diajarkan kepada setiap kalangan dengan tingkat kesiapan yang sama. Perdebatan mengenai sifat Tuhan, kausalitas, kebebasan manusia, dan hakikat keberadaan dapat menimbulkan kebingungan jika diajarkan tanpa landasan metodologis.

Kekhawatiran semacam ini dapat dimengerti. Namun, persoalan muncul ketika kehati-hatian pedagogis berubah menjadi penutupan akses intelektual secara menyeluruh.

Ketiga, perubahan tujuan pembelajaran.

Mantik yang semestinya digunakan untuk melatih ketepatan berpikir terkadang dipelajari sebatas menghafal definisi, pembagian, dan rumusan dalam kitab. Pelajar mampu mengulang definisi tasawwur, tasdiq, qadhiyyah, dan qiyas, tetapi belum tentu mampu menerapkannya dalam analisis persoalan nyata.

Akibatnya, mantik kehilangan fungsi praktisnya sebagai alat berpikir.

Hal serupa dapat terjadi pada ilmu kalam. Pembelajaran akidah yang seharusnya mengembangkan kemampuan argumentatif dapat berubah menjadi pengulangan kesimpulan-kesimpulan teologis tanpa menghidupkan kembali proses penalaran yang melahirkannya.

Padahal, memahami kesimpulan sebuah pemikiran tidak sama dengan memahami argumentasi yang mendasarinya.

VI. Budaya Hafalan, Syarah, dan Hasyiyah: Apakah Tradisi Pendidikan Kita Kehilangan Daya Kritis?

Salah satu karakteristik pendidikan tradisional Islam adalah penggunaan teks-teks ringkas atau matan, kemudian diperdalam melalui syarah dan hasyiyah.

Metode ini memiliki keunggulan yang tidak dapat diabaikan.

Matan membantu pelajar menguasai fondasi suatu disiplin secara sistematis. Syarah memberikan penjelasan dan perluasan. Hasyiyah merekam diskusi, kritik, dan persoalan yang mungkin tidak dibahas secara terperinci dalam teks utama.

Dengan demikian, tradisi syarah dan hasyiyah tidak tepat jika langsung dianggap sebagai tanda kemunduran intelektual. Dalam banyak kasus, tradisi tersebut justru merupakan bentuk kerja intelektual yang serius.

Persoalan terletak pada bagaimana tradisi itu dijalankan.

Ketika seorang pelajar hanya dituntut menghafal matan, menguasai penjelasan guru, dan mengulang pendapat yang telah mapan tanpa kesempatan menguji argumentasinya, pendidikan berpotensi berubah menjadi reproduksi pengetahuan.

Perbedaan antara keduanya sangat mendasar.

Dalam pendidikan reproduktif, pertanyaan utamanya adalah: apa pendapat yang benar menurut kitab?

Dalam pendidikan kritis, pertanyaannya berkembang menjadi:

* Mengapa pendapat tersebut dianggap benar?

* Apa premis yang mendasarinya?

* Apakah premis tersebut dapat dipertahankan?

* Adakah pendapat lain yang memiliki argumentasi lebih kuat?

* Bagaimana pendapat tersebut diterapkan ketika berhadapan dengan persoalan baru?

Perlu dipahami bahwa tradisi intelektual Islam klasik tidak sepenuhnya asing terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Perdebatan antarmadzhab, kritik terhadap pendapat terdahulu, dan pengembangan teori usul fikih merupakan bukti bahwa tradisi tersebut memiliki perangkat kritik internal.

Karena itu, yang perlu dikritik bukan metode hafalan atau tradisi kitab itu sendiri, melainkan ketika metode tersebut menjadi satu-satunya standar keberhasilan pendidikan.

Seorang pelajar mungkin berhasil menghafal puluhan kitab, tetapi belum tentu memiliki kemampuan menyusun argumentasi mandiri, membaca data empiris, atau membangun hipotesis ilmiah.

Sebaliknya, hafalan yang disertai pemahaman, analisis, dan latihan argumentasi dapat menjadi fondasi yang sangat kuat bagi perkemangan intelektual.

VII. Perubahan Ekonomi Dunia dan Lahirnya Ketertinggalan Institusional

Penjelasan mengenai ketidakpopuleran sains tidak akan lengkap tanpa membahas perubahan ekonomi dan geopolitik dunia.